Mengenal KRIS BPJS Kesehatan terbaru 2024, lengkap dengan aturan dan iurannya

Brilio.net - Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo menetapkan kebijakan baru terkait peserta BPJS Kesehatan. Aturan tersebut memuat peleburan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi kelas rawat inap standar atau singkatannya KRIS.

Penerapan kelas peserta KRIS berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan ini akan diterapkan paling lambatnya pada 30 Juni 2025 mendatang.

Supaya lebih memahami apa itu KRIS berikut ulasannya yang lengkap dengan aturan dan besaran iuran yang akan dibebankan, dilansir brilio.net dari berbagai sumber pada Rabu (15/5)

Apa itu KRIS BPJS Kesehatan 2024?

foto: freepik.com

Diketahui adanya KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) dengan pertimbangan bahwa dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan setiap peserta berhak memperoleh manfaat sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan kelas rawat inap standar. Lantas apa itu KRIS?

KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) merupakan standar minimal yang ada dalam pelayanan rawat inap yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 4b Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2024.

Selanjutnya, pada pasal 103B ayat 2 menyatakan bahwa rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap sesuai dengan aturan KRIS dengan pertimbangan kemampuan dari rumah sakit masing-masing.

Lebih jauh dijelaskan bahwa adanya KRIS tidak serta merta menghapus kelas BPJS. Namun kelas BPJS Kesehatan hanya disederhanakan lewat penerapan KRIS, tujuannya agar kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat semakin meningkat. Awalnya ada 3 kelas, dengan penerapan KRIS maka semua kelas disederhanakan menjadi kelas 2 dan kelas 1.

Apa saja kriteria fasilitas KRIS?

foto: freepik.com

Melansir dari Perpres Nomor 59 Tahun 2024 pasal 46A, bahwa fasilitas kelas rawat inap standar (KRIS) terdapat 12 kriteria, antara lain:

1. Komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi (tidak menyimpan debu dan mikroorganisme)

2. Ventilasi udara (minimal 6x pergantian udara per jam)

3. Pencahayaan ruangan (Pencahayaan ruangan standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur)

4. Kelengkapan tempat tidur (Dilengkapi minimal 2 kotak kontak dan tidak boleh percabangan/ sambungan langsung tanpa pengamanan arus)

5. Nakas per tempat tidur temperatur ruangan (Suhu ruangan stabil: 20-26°C)

6. Ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi dan noninfeksi; kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat jarak antara tepi tempat tidur minimal 1,5 meter jumlah kamar ≤ 4 tempat tidur ukuran tempat tidur minimal P: 200 cm, L: 90 cm dan T: 50 - 80 cm tempat tidur 2 crank tirai/partisi antar tempat tidur; kamar mandi dalam ruangan rawat inap

7. Arah bukaan pintu keluar Kunci pintu dapat dibuka dari dua sisi

8. Adanya ventilasi (exhaust fan atau jendela boven)

9. Kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas; ada tulisan/symbol “disable” pada bagian luar.

10. Memiliki ruang gerak yang cukup untuk pengguna kursi roda, dilengkapi pegangan rambat (handrail)

11. Permukaan lantai tidak licin dan tidak boleh menyebabkan genangan

12. Bel perawat yang terhubung pada pos perawat outlet oksigen

Besaran iuran KRIS BPJS Kesehatan terbaru.

foto: freepik.com

Meski adanya penyederhanaan kelas dan fasilitas, sejauh ini belum ada aturan lebih lengkapnya terkait besaran iuran KRIS. Sementara, besaran iuran BPJS Kesehatan masih menyesuaikan aturan sebelumnya. Penerapan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan aturan itu maka besaran iuran ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN. Bagi peserta JKN Segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta PBI Jaminan Kesehatan, terdapat beberapa rincian besaran iuran BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan Kelas 1: Rp 150.000 per bulan

BPJS Kesehatan Kelas 2: Rp 100.000 per bulan

BPJS Kesehatan Kelas 3: Rp 35.000 per bulan

BPJS Kesehatan PBI: Rp 42.000 per bulan

Dengan demikian, untuk penerapan mengenai manfaat, tarif, dan iuran akan ditetapkan setelah hasil evaluasi dan koordinasi fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap yang diperoleh.

Diketahui paling lambat, aturan ini akan ditetapkan pada 1 Juli 2025. Oleh sebab itu, iuran BPJS yang berlaku saat ini masih mengacu pada aturan biasa dan tidak akan mengalami kenaikan.

Daftar rumah sakit yang lakukan uji coba KRIS.

foto: freepik.com

Sebelum seluruh rumah sakit di Tanah Air menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS ini, terdapat beberapa rumah sakit yang akan dilakukan uji coba, di antaranya:

1. RS Dr Tadjuddin Chalid Makassar

2. RS Dr Johannes Leimena Ambon

3. RS Dr Abdullah Palembang

4. RSUP Dr Sardjito Sleman

5. RSUD Sidoarjo

6. RSUD Sultan Syarif M. Alkadrie Pontianak

7. RS Santosa Kopo Bandung

8. RS Santosa Central Bandung

9. RS Awal Bros Batam

10. RS Al Islam Bandung

11. RS Ananda Babelan Bekasi

12. RS Edelweis Bandung.

13. RSUP Surakarta (Kelas C)

14. RSUP Kariadi Semarang

15. RSUP Soedarso Pontianak

Seperti diketahui data dari Kementerian Kesehatan bahwa ada sebanyak 2.358 dari total 3.039 rumah sakit yang ditarget telah menyatakan siap mengimplementasikan 12 kriteria KRIS. Angka tersebut cukup besar sebab dapat mencapai 78 persen.

Sementara itu, dari data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Kementerian Kesehatan per 31 Januari 2024 menunjukkan, bahwa total rumah sakit yang terdaftar di Indonesia sebanyak 3.164 rumah sakit.

Terhitung ada 2.358 rumah sakit menjadi target penerapan sistem KRIS tersebut. 125 Rumah sakit menyatakan bisa menerapkan kriteria KRIS. Sementara, 681 rumah sakit menyatakan belum siap menerapkan KRIS.