Presiden Prabowo sinyalir bakal ubah skema subsidi BBM ke bantuan BLT, begini penjelasannya

Brilio.net - Presiden Prabowo Subianto mengisyaratkan adanya perubahan besar dalam skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik di Indonesia. Pemerintah melalui tim khusus yang dibentuk oleh Prabowo tengah mempertimbangkan untuk mengalihkan subsidi ini menjadi lebih tepat sasaran, salah satunya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Langkah ini diambil guna memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Melalui Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (13/11), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang dipercaya sebagai ketua tim, membocorkan bahwa tim ini telah menyusun beberapa opsi skema subsidi yang sedang dalam tahap penggodokan melalui rapat terbatas.

foto: freepik.com/freepik

Bahlil mengungkapkan bahwa tim tersebut telah melaksanakan dua hingga tiga kali rapat, sehingga kini sudah memiliki gambaran terkait perubahan skema subsidi energi. Setidaknya ada tiga opsi atau alternatif yang dirumuskan.

Opsi pertama mengusulkan agar seluruh subsidi BBM maupun listrik dialihkan menjadi BLT. Namun, jika pilihan ini diterapkan, maka subsidi untuk fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, masjid, gereja, serta pelaku usaha kecil menengah (UMKM) hingga sektor transportasi umum yang selama ini menerima subsidi akan dihapus.

foto: freepik.com/freepik

Opsi kedua, subsidi BBM dan listrik untuk fasilitas umum tetap dipertahankan dalam bentuk subsidi barang, sementara sisanya dialihkan menjadi BLT. Opsi ketiga yakni meningkatkan jumlah subsidi pada barang tertentu yang masih menerima subsidi. Selain tiga alternatif tersebut, dapat dipastikan bahwa perubahan skema subsidi energi ini tidak berlaku pada subsidi LPG 3 kg sekaligus tidak akan diubah menjadi skema BLT.

Kendati demikian, Bahlil belum menjelaskan secara rinci alternatif-alternatif ini, mengingat pembahasan masih berlangsung. Hasil akhirnya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo dan anggota DPR untuk keputusan lebih lanjut.