Penulis novel terkenal, Tere Liye, baru-baru ini meluapkan kekecewaannya melalui akun Instagram pribadinya, @tereliyewriter. Ia mengeluhkan bahwa laporannya mengenai penjualan buku bajakan di TikTok Shop belum mendapatkan tanggapan dari layanan aduan Lapor Mas Wapres meskipun sudah lebih dari sebulan.

"Ini sudah sebulan lebih loh tim saya kirim daftar resmi toko-toko penjual buku bajakan di TikTok Shop. Sudah mengirimkan KTP, no kontak, sesuai maunya SOP kalian. Jadi bagaimana? Ini ada follow up atau tidak?" tulis Tere dalam unggahannya pada Rabu, 8 Januari 2025.

Ia menambahkan, "Toko-toko ini terus beroperasi, terus jualan. Ada toko yang bahkan sukses menjual ribuan buku bajakan. Sampai detik ini mereka tetap jualan, ribuan buku bajakan terus terjual setiap hari, minggu, dan bulan. TikTok Shop itu jadi surganya barang ilegal."

Tere juga mempertanyakan efektivitas program 'Lapor Mas Wapres' yang dinilai hanya mampu menangani masalah-masalah sederhana. Ia merasa program tersebut tidak berdaya dalam penegakan hukum. "Kalian masih kerja tidak sih? Atau memang hanya masalah level remeh saja yang bisa kalian urus? Ijazah ditahan sekolah? Ngasih sembako? Bansos? Kalau sudah masuk ke penegakan hukum, kalian impoten?" kritiknya. Penulis berusia 45 tahun ini mendesak agar laporan yang ia ajukan sejak 4 Desember 2024 segera ditindaklanjuti.

Jika tidak, Tere menyarankan agar program yang diresmikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 11 November 2024 tersebut dihentikan karena dianggap sebagai ajang pencitraan belaka. "Ayo, tolong dicek lagi itu laporan per 4 Desember. Atau mending kalian tutup saja program pencitraan ini. Basi!" tutupnya.

Tere Liye, yang telah menulis lebih dari 100 buku sejak 2005, dikenal melalui novel-novel yang telah difilmkan dan sukses di pasaran, seperti 'Hafalan Shalat Delisa' dan 'Bidadari-Bidadari Surga'.

Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan layanan pengaduan masyarakat di Istana Wakil Presiden Jakarta. Program ini dapat diakses langsung atau melalui WhatsApp. Namun, Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai bahwa layanan ini seharusnya dikelola oleh pejabat setingkat wali kota, bukan wakil presiden.

Hensat berharap agar layanan ini tidak hanya menjadi ajang pencitraan, tetapi benar-benar menampung dan menindaklanjuti aduan masyarakat. Mensesneg Prasetyo Hadi juga mengapresiasi layanan ini sebagai ide dari Wapres Gibran, meskipun tidak ada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.