4 Kementerian ini selalu diisi politikus, dari era SBY hingga Jokowi

Brilio.net - Tak bisa dipungkiri bahwa latar belakang menteri dari kalangan partai politik selalu berhasil menjadi sorotan. Terlebih saat isu perombakan kabinet dan pemerintahan baru. Isu tersebut selalu mencuat sejak era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Jokowi.

Kedua era pemerintahan SBY dan Jokowi jika dilihat memiliki kesamaan mengenai sejumlah pos kementerian. Di mana pos kementerian tersebut selalu diisi oleh menteri dari kalangan politikus. Pos menteri mana saja yang selalu jadi langganan diisi politikus, berikut lansiran brilio.net dari merdeka.com, Rabu (19/6).

1. Menteri Ketenagakerjaan.

Jika dilihat Menteri Ketenagakerjaan selalu menjadi langganan diisi politikus. Misalnya di era Presiden SBY, Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh politikus. Pertama Fahmi Idris, dia adalah seorang politikus Partai Golkar.

Kemudian pada era kabinet Indonesia Bersatu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadika dua kadernya Menteri Ketenagakerjaan, yakni Erman Soeparno dan Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar merupakan Ketua Umum PKB saat ini.

Pada era kabinet Kerja Presiden Jokowi, B kembali mendapat jatah posisi Menteri Ketenagakerjaan yakni Hanif Dhakiri. Hanif sendiri pernah menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PKB mewakili Jawa Tengah khususnya wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang.

Ia bertugas Komisi X DPR RI yang mengurusi masalah Pendidikan, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan.

2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga selalu diisi oleh politikus. Pada era kabinet Indonesia Bersatu Presiden SBY, Menteri Kehutanan diisi oleh MS Kaban para periode 20 Oktober 2004 22 Oktober 2009. MS Kaban adalah politikus dari Partai Bulan Bintang (PBB).

Kemudian Kabinet Indonesia Bersatu II menteri kehutanan diisi oleh politikus PAN Zulkifli Hasan. Zulkifli saat ini adalah Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN.

Di era kabinet kerja Presiden Jokowi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diisi oleh Siti Nurbaya. Siti Nurbaya masuk dunia politik dan menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem.

3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pada era pemerintahan SBY, posisi untuk Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dijabat pula oleh politikus, Saifullah Yusuf dari politikus PKB.

Yusuf sendiri pernah menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia sejak Oktober 2004. Selanjutnya ada Muhammad Lukman Edy, dia menggantikan Syaifullah Yusuf pada Reshuffle Ke-2 tanggal 9 Mei 2007. Lukman Edy menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PKB.

Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, PKB kembali mendapatkan posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diisi oleh Helmy Faishal Zaini. Di mana ia pernah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat pada periode 2004-2009 dari PKB, dan kembali terpilih menjadi anggota dewan periode 2009-2014.

Pada era kabinet kerja Presiden Jokowi, politikus PKB menjadi menteri daerah tertinggal, yakni Marwan Jafar sejak 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016, kemudian saat Jokowi melakukan reshuffle, posisi Marwan digantikan oleh rekan satu partainya, yaitu Eko Putro Sandjojo.

4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Di era Presiden SBY, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disebut enteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, disingkat Menko Kesra. Pada masa itu yang menjabat, Menko Kesra dijabat oleh Mantan Ketum Partai PKB yakni Alwi Shihab.

Posisi Alwi sebagai Menko Kesra digantikan oleh politkus Partai Golkar Aburizal Bakrie dan periode kedua kabinet Indonesia Bersatu, polikus Golkar Agung Laksono kembali menduduki posisi Menko Kesra era Presiden SBY.

Pada Kabinet Kerja Presiden Jokowi, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia terjadi perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Menko PMK diisi oleh politkus PDI perjuangan Puan Maharani. Di internal PDI Perjuangan, Puan Maharani dipercaya menjadi Ketua Bidang Politik & Hubungan Antar Lembaga yang memiliki peran strategis.