5 Fakta polemik 'full day school' hingga dibatalkan Presiden Jokowi

Brilio.net - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menggagas kebijakan full day school untuk pendidikan dasar dan sekolah menengah baik negeri maupun swasta. Alasannya agar anak tidak sendiri ketika orangtua mereka masih bekerja.

Menurutnya, kalau anak-anak tetap berada di sekolah, mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah sampai dijemput orangtuanya seusai jam kerja. Tak hanya itu, anak-anak bisa pulang bersama-sama orangtuanya sehingga ketika berada di rumah tetap dalam pengawasan.

Namun, sistem full day school ini ternyata tak diterima semua kalangan. Muncul berbagai penolakan dari berbagai kelompok masyarakat. Akhirnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan mengambil kebijakan untuk meredam polemik yang terus bergulir. Nah, berikut 5 fakta polemik full day school hingga dibatalkan Presiden Jokowi dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (21/6).

1. MUI khawatir full day school bikin Madrasah Diniyah gulung tikar.

Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa'adi meminta Mendikbud Muhadjir Effendy mengkaji kembali kebijakan full day scholl. Dia khawatir Madrasah Diniyah akan gulung tikar akibat kebijakan tersebut.

2. Muncul petisi penolakan full day school.

Penolakan atas penerapan full day school yang diwacanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terus bergulir. Penolakan itu dilakukan lewat petisi yang dibuat Deddy Mahyarto Kresnoputro, salah seorang yang menyebut dirinya sebagai orangtua murid dan Gita Putri Damayana, seorang peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

3. PBNU tolak full day school.

Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyatakan pihaknya menolak keras kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy soal full day school. Dia menilai pembentukan karakter dengan penambahan waktu atau jam sekolah adalah dua hal yang berbeda. Pembentukan karakter dengan penambahan jam sekolah juga belum tentu selaras.

4. Muhammadiyah dukung full day school.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mendukung penuh pelaksanaan full day school. Presiden Joko Widodo diminta untuk memperkuat kebijakan ini karena ]merupakan bentuk penguatan pendidikan karakter siswa. Dia mengatakan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah mengkaji kebijakan ini melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Hasilnya disimpulkan bahwa Mendikbud Muhadjir Effendy berada di jalur yang tepat dalam melaksanakan tugas dari Presiden Jokowi tentang penguatan pendidikan karakter.

5. Presiden Jokowi batalkan full day school.

Presiden Joko Widodo bakal menata ulang kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter yang digagas Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang lebih dikenal dengan full day school. Keputusan ini diambil Jokowi usai memanggil Mendikbud Muhadjir Effendy dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ma'ruf Amin ke Istana, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Presiden Joko Widodo juga akan mengeluarkan peraturan presiden pengganti Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur tentang ketentuan sekolah lima sehari pekan. Nantinya, Perpres itu akan memperkuat posisi Madrasah Diniyah.