5 Kebijakan bidang pendidikan yang pernah jadi kontroversi

Brilio.net - Pendidikan sekolah di Indonesia dikenal dengan banyaknya perubahan sistem pendidikan. Biasanya pendidikan itu berubah saat Menteri berganti. Sebut saja contoh soal kurikulum yang sering berubah-ubah. Akibatnya, hampir tiap tahun buku sekolah berganti dan sering dikeluhkan orangtua siswa.

Selain itu, banyak kebijakan bidang pendidikan yang menuai kontroversi di tengah masyarakat. Ada pihak yang pro dan ada pihak yang kontra. Yang terhangat adalah kebijakan full day school.

Brilio.net mengumpulkan kebijakan-kebijakan kontroversi di dunia pendidikan yang dihimpun dari berbagai sumber. Apa saja ya kebijakan tersebut.

1. Full day school

foto: merdeka.com

Rencana tentang full day school atau belajar di sekolah selama 8 jam sebenarnya bukan rencana baru. Tapi, rencana itu kembali menjadi polemik saat Mendikbud Muhadjir Effendy akan menerapkan kebijakan. Pro kontra pun mengiringi kebijakan tersebut.

Mendikbud Muhadjir sendiri menegaskan, full day school bukan berarti belajar seharian, tetapi disertai dengan kegiatan-kegiatan positif yang sifatnya nonakademis. Dan hingga saat ini, full day school masih menjadi kontroversi.

2. Kurikulum 2013

foto: dok/Kemendikbud

Kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan K-13 menjadi hal yang kontroversi. Pada era Mendikbud Mohammad Nuh, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 diganti dengan kurikulum 2013. Pergantian kurikulum ini pun menuai beragam pro dan kontra. Apalagi setelah diberlakukan secara masif pada 2014.

Nah, ketika Mendikbud ganti dan dijabat Anies Baswedan dalam kurun satu bulan menjabat, Mantan Rektor Universitas Paramadina ini memberi pembatasan terhadap penerapan kurikulum 2013. Saat itu, sekolah-sekolah diminta kembali menerapkan KTSP 2006 dengan alasan masih banyak sekolah belum siap terhadap kurikulum 2013. Padahal, saat itu buku-buku kurikulum 2013 sudah didistribusikan dan sudah diterapkan setengah tahun akademis oleh sekolah-sekolah se-Nusantara.

3. Hari pertama sekolah (HPS)

foto: Kemendikbud

Meski tidak terlalu kontroversial, gerakan mengantar anak di hari pertama sekolah yang dicetuskan oleh Mendikbud Anies Baswedan waktu itu cukup mencuri perhatian. Para orangtua yang bekerja pun sempat dibuat bingung terkait izin terlambat ke kantor karena harus antar anak terlebih dahulu.

Gerakan tersebut kemudian didukung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan perusahaan swasta sehingga orangtua tak perlu khawatir terlambat datang ke kantor masing-masing.

4. Uji kompetensi guru (UKG)

Kebijakan pendidikan yang tak kalah menuai kontroversi adalah di kalangan guru. Yakni uji kompetensi guru (UKG). Tahun 2015, UKG diikuti oleh sekitar 3 juta guru di seluruh Indonesia. Meski tes wajib ini dijamin tidak akan dijadikan sebagai tolok ukur kualitas guru, tak sedikit guru yang resah karena takut tak mampu meraih hasil maksimal. Pada masa Mendikbud dijabat Anies Baswedan, UKG digunakan untuk pemetaan kompetensi guru.

5. Investor asing bangun SMK

ilustrasi: merdeka.com

Kebijakan Mendikbud saat dijabat Anis Baswedan soal pelibatan investor asing dalam pembangunan SMK menuai kontroversi. Banyak pihak yang mendukung, namun juga banyak yang menolak.

Bagi yang mendukung, langkah itu bisa menumbuhkan semangat kebersamaan bagi pengusaha asing. Tapi, bagi yang tidak setuju kebijakan itu dinilai bertentangan dengan semangat nasionalisme. Pasalnya, Indonesia memiliki banyak pengusaha pribumi yang masih punya komitmen tinggi terhadap kemajuan negara khususnya dalam bidang pendidikan.