Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa ia belum dapat memastikan kelanjutan program Merdeka Belajar. Sebelum mengambil keputusan, ia berencana untuk melakukan kajian mendalam mengenai program yang diperkenalkan oleh mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.

"Saya belum bisa berkomentar soal itu (program Merdeka Belajar), karena masih harus mendalami dengan seksama ya," ujar Abdul Mu'ti saat berbincang dengan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada malam Minggu, 20 Oktober 2024.

Ia menambahkan bahwa program pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk lima tahun ke depan akan mengacu pada program kerja Presiden RI Prabowo Subianto. Menurut Mu'ti, Nadiem tidak memberikan instruksi khusus mengenai program yang harus dilanjutkan.

"Enggak, Pak Nadiem enggak menyampaikan itu. Hanya menyampaikan selamat saja atas amanah ini. Soal melanjutkan atau tidak nanti harus kita lihat. Acuannya kan program kerja Pak Prabowo," jelasnya.

Mu'ti, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, menegaskan bahwa para menteri akan melaksanakan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Prabowo Subianto. Ia pun siap untuk mendukung Prabowo dalam menjalankan program pencerdasan bangsa di sektor pendidikan dasar dan menengah.

"Kami akan berusaha membantu semaksimal mungkin, terutama program-program yang berkaitan dengan program pencerdasan bangsa di pendidikan dasar dan menengah," tambah Mu'ti.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinet pemerintah Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 yang dinamakan 'Kabinet Merah Putih' pada Minggu, 20 Oktober 2024. Pelantikan para menteri dijadwalkan berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024.

Berikut adalah susunan kabinet Merah Putih:

  1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
  2. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
  3. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  4. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  5. Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
  6. Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
  7. Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan;
  8. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara;
  9. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri;
  10. Sugiono, Menteri Luar Negeri;
  11. Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan;
  12. Nasaruddin Umar, Menteri Agama;
  13. Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum;
  14. Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia;
  15. Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
  16. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan;
  17. Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
  18. Satryo Soemantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
  19. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan;
  20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan;
  21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial;
  22. Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan;
  23. Abdul Kadir Karding, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
  24. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian;
  25. Budi Santoso, Menteri Perdagangan;
  26. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  27. Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum;
  28. Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  29. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
  30. M. Iftitah Sulaiman, Menteri Transmigrasi;
  31. Dody Purwagandhi, Menteri Perhubungan;
  32. Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital;
  33. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian;
  34. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan;
  35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan;
  36. Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  37. Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
  38. Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  40. Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN;
  41. Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
  42. Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  43. Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi;
  44. Maman Abdurahman, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  45. Widianti Putri, Menteri Pariwisata;
  46. Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
  47. Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  48. Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga;
  49. Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung;
  50. Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara;
  51. AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan;
  52. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden;
  53. Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.