Brilio.net - Data pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta menjadi sorotan. Anggaran tersebut menuai kritikan pedas dari masyarakat. Selain bolpoin, ditemukan juga anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon. Besaran anggaran tersebut sempat dibeberkan oleh Fraksi PSI DPRD DKI.

Hasil tangkap layar dari website apbd.jakarta.go.id yang diperoleh PSI tertuliskan jenis bolpoin yang digunakan yakni pen drawing. Rencananya bolpoin tersebut diperuntukkan bagi 98 ribu pegawai. Dalam data itu juga dituliskan setiap bulan pegawai mendapatkan satu buah bolpoin dengan harga satuan Rp 105.000 selama setahun.

Dilansir brilio.net dari liputan6.com, Kamis (31/10), anggota Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya menyatakan, data tersebut didapatkannya sebelum website anggaran milik Pemprov DKI Jakarta diturunkan pada 11 Oktober 2019.

"RKPD sempat diunggah 11 Oktober siang, sore langsung di-take down. Tapi masih ada di history ternyata link RKPD masih bisa diakses," kata William di gedung DPRD DKI Jakarta.

Sedangkan pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Syaefuloh Hidayat menyatakan, anggaran tersebut berasal dari Suku Dinas Pendidikan dan hanya sementara. Dia juga menyatakan anggaran tersebut akan direvisi dan segera disampaikan ke DPRD.

jenis bolpoin disdik liputan6.com

foto ilustrasi: wikipedia.org

"Nanti kita akan sesuaikan dengan hasil dari sekolah untuk penyesuaian kami tunggu tahapan. Dan hari ini kita sampaikan ada beberapa penyesuaian," ucapnya.

Selain itu, Fraksi PSI DPRD DKI juga membeberkan pengadaan lem aibon sebesar Rp 82 miliar yang dianggarkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta. Anggaran tersebut diberi nama 'Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.'

Dalam rincian kegiatan itu, dijelaskan anggaran sebanyak itu akan digunakan untuk membeli lem Aibon bagi 37.500 orang selama 12 bulan dengan harga satuannya sebesar Rp 184.000. Dengan demikian, total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 82.800.000.000 untuk pembelian lem yang masuk dalam komponen Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) tersebut.