Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, baru-baru ini mengungkapkan bahwa layanan Lapor Mas Wapres menerima banyak laporan yang tidak serius dari masyarakat. Ini termasuk pengaduan yang dikirim melalui WhatsApp. Hasan menjelaskan bahwa saat ini, sistem layanan tersebut sedang diperbaiki agar bisa memfilter laporan-laporan yang bersifat iseng.

"Ya, karena sistemnya sedang dibuat dan dimatangkan. Banyak yang iseng, bahkan dari teman-teman sendiri juga ada yang hanya sekadar mengucapkan atau menyampaikan laporan-laporan main-main," ujar Hasan kepada wartawan di Gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Senin (18/11).

"Mereka mengaku sendiri bahwa mereka ngisengin Lapor, yang NGO aja iseng, apalagi masyarakat. Jadi kita membuatkan formatnya supaya yang iseng-iseng ini bisa terfilter, " jelasnya.

Meskipun banyak laporan yang tidak serius, layanan 'Lapor Mas Wapres' tetap berjalan dan terus diperbaiki untuk memastikan laporan yang masuk adalah valid dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.

"Kita ingin laporan-laporan masyarakat itu benar-benar valid agar bisa ditindaklanjuti," jelasnya.

Hasan juga menyatakan bahwa layanan ini sudah terintegrasi dengan sistem pelaporan pemerintah yang sudah ada sebelumnya, sehingga keberadaan 'Lapor Mas Wapres' ini semakin memperkuat sistem pelaporan yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat.

"Dengan adanya laporyang dibuka oleh Mas Wapres, sekarang orang tahu bahwa sebenarnya pemerintah selama ini sudah membuka lapor.co.id. Banyak laporan yang masuk ke sana, dan lebih dari 90% laporan yang valid sudah diselesaikan oleh pemerintah," tambahnya.

Inisiatif Wapres Gibran

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa layanan 'Lapor Mas Wapres' adalah gagasan asli dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Kalau bentuknya ya dari Pak Wapres (idenya)," kata Prasetyo di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Dia menegaskan bahwa program ini bukan instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto, tetapi merupakan inisiatif positif. "Kalau secara langsung (arahan) tidak ya, tapi bagi kami itu semangat yang baik," ujarnya.

Prasetyo menambahkan bahwa sejak awal, pemerintah berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung. Berbagai cara akan dijajaki, termasuk menerima pengaduan langsung dari warga.

"Pemerintahan ini ingin mendengarkan semua, membuka sekat-sekat komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara langsung. Seluruh mekanisme kita coba jajaki melalui struktur kementerian untuk mempererat komunikasi, sebagaimana beliau sampaikan kita mesti meninggalkan hal-hal yang feodal dan birokratis," kata Prasetyo.

"Karena beban masalah masyarakat tidak direspons dengan cepat, saya kira semangatnya bagus sekali," ujarnya menambahkan.