Banyuwangi masuk kandidat peraih Parasamya Purnakarya Nugraha 2019

Brilio.net - Pemkab Banyuwangi berhasil masuk sebagai kandidat peraih Parasamya Purnakarya Nugraha pada 2019 ini. Parasamya Purnakarya Nugraha merupakan sebuah penghargaan yang diberikan presiden atas kinerja pemerintah daerah yang telah mendapat Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha selama tiga tahun berturut-turut.

Ya, seperti sudah diketahui jika Banyuwangi telah meraih Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha sebanyak tiga kali berturut-turut. Mulai dari 2015, 2016 dan 2017. Penghargaan ini diberikan kepada daerah terbaik dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

"Alhamdulillah, Banyuwangi masuk nominasi penerima Parasamya Purnakarya Nugraha. Tim survey dari pemerintah pusat sudah turun melakukan pengecekan," ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Djajat Sudrajat.

Tim Penilai Otonomi Daerah sendiri sudah melakukan common sense survey di Banyuwangi selama tiga hari, dari 17-19 Februari 2019. Survey ini dilakukan dengan meninjau secara langsung bagaimana kinerja pemerintahan daerah berjalan.

foto: merdeka.com

Setelah melakukan survey, Laksma TNI Imam Suprayitno selaku Ketua Tim Penilai Otonomi Daerah mengungkapkan jika Banyuwangi berpeluang besar meraih Parasamya Purnakarya Nugraha tahun ini.

"Banyuwangi berpeluang besar meraih Parasamya Purnakarya Nugraha. Selain sudah tiga kali berturut-turut penilaian LPPD-nya masuk top ten, beberapa kinerja nyata dari Pemerintah Daerah juga bisa dirasakan langsung. Seperti halnya Mall Pelayanan Publik dan lain sebagainya," pungkas Imam .

Selain itu, Imam juga menyebut bahwa nantinya hasil common sense survey ini akan dibawa ke presiden untuk dinilai dan menentukan peraih penghargaan tersebut.

"Hasil dari commen sense ini, nantinya akan dibawa ke presiden untuk ditentukan siapa yang layak meraih Parasamya Purnakarya Nugraha. Jika melihat apa yang dipaparkan oleh Pemkab dan hasil di lapangan, saya melihat potensi Banyuwangi cukup besar," jelas Imam yang juga menjabat Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Sekretariat Militer Presiden RI itu.

Survey ini dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari berbagai unsur. Seperti Kemendagri, Bappenas, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Dewan Gelar.

Penilaian dilakukan tim penilai dengan mengunjungi sejumlah titik tempat pelayanan publik, seperti Mall Pelayanan Publik, Warung Pintar, puskesmas, RSUD Blambangan, dan Smart Kampung Desa Tamansari, Kecamatan Licin.

foto: merdeka.com

Besarnya peluang Banyuwangi meraih tanda kehormatan tertinggi pelaksanaan pembangunan itu juga tidak terlepas dari orientasi kinerja Pemda Banyuwangi. Seperti yang dijelaskan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, memberikan pelayanan berbasis peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah orientasi kinerja Pemda Banyuwangi.

"Berbagai layanan publik yang pemkab lakukan, muaranya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Untuk itu kita mendorong adanya berbagai inovasi, mulai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa," terang Anas.

Anas juga menambahkan bahwa untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, Banyuwangi sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak. Mulai dari Go-Jek, Ruangguru, dan masih banyak lagi.

"Dengan Go-Jek kami berkolaborasi mengantarkan obat ke rumah pasien kurang mampu. Dengan Warung Pintar, kami mengedukasi para pemilik warung rakyat di Banyuwangi bisa beradaptasi dengan baik dengan apa yang disebut digitalisasi," kata Anas.