Beda MK dan DPR soal UU Pilkada, begini perbedaan kedudukan MK dan DPR dalam sistem hukum Indonesia

Brilio.net - Baru-baru ini, tagar #KawalPutusanMK ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak warganet yang menyuarakan kekhawatiran mereka terkait dengan keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai aturan Pilkada 2024.

Perdebatan ini bukan hanya tentang perbedaan pandangan politik, tetapi juga mengenai kedudukan dan fungsi dua lembaga negara yang krusial dalam sistem hukum Indonesia, yaitu DPR dan MK. Hebohnya jagat maya tentu membuat kamu bertanya-tanya, apa sebenarnya perbedaan kedudukan antara DPR dan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum kita?

Tagar #KawalPutusanMK mencerminkan betapa pentingnya peran MK dalam menjaga konstitusi dan melindungi hak-hak warga negara. Namun, ketika Baleg DPR memutuskan untuk mengesampingkan putusan MK, publik pun bereaksi.

Hal ini memunculkan pertanyaan seputar sejauh mana wewenang DPR dalam mengesahkan peraturan perundang-undangan dan apakah tindakan mereka sesuai dengan konstitusi yang dijaga oleh MK. Untuk memahami lebih dalam, kita perlu menelaah sejarah dan fungsi dari kedua lembaga ini dalam sistem hukum Indonesia.

Namun, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai peran dan kedudukan DPR dan MK, penting untuk mengenal lebih dekat apa itu DPR dan MK serta bagaimana sejarah mereka terbentuk. Dengan begitu, kita dapat lebih memahami mengapa kedua lembaga ini memegang peran yang sangat vital dalam tatanan hukum negara kita.

Dirangkum brilio.net dari berbagai sumber pada Kamis (22/8), simak dengan seksama!

Profil dan sejarah DPR

foto: liputan6.com

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. DPR merupakan bagian dari lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan mengatur anggaran negara. DPR terdiri dari anggota-anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali.

Sejarah DPR berawal dari masa penjajahan Belanda ketika Indonesia masih dikenal sebagai Hindia Belanda. Pada tahun 1918, Volksraad atau Dewan Rakyat dibentuk sebagai cikal bakal lembaga perwakilan di Indonesia, meskipun pada masa itu kekuasaannya sangat terbatas dan lebih bersifat konsultatif.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif sementara. KNIP kemudian berkembang menjadi DPR pertama yang berfungsi penuh setelah pemilu pertama tahun 1955.

Perjalanan DPR tidak selalu mulus. Dalam perjalanannya, DPR pernah mengalami berbagai dinamika, termasuk perubahan sistem politik, pergeseran kekuasaan, hingga reformasi 1998 yang mengubah struktur dan fungsi lembaga ini secara signifikan. Setelah reformasi, DPR mengalami banyak perubahan, termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi .

Profil dan sejarah Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang relatif baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, namun peranannya sangat penting dalam menjaga konstitusi negara. MK bertugas untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dalam hal-hal tertentu yang diatur oleh konstitusi, seperti uji materi undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutus pembubaran partai politik.

Sejarah MK bermula dari proses reformasi hukum yang terjadi pada akhir 1990-an, ketika masyarakat Indonesia menginginkan adanya lembaga yang bisa menjamin konstitusi tidak dilanggar oleh siapapun, termasuk pemerintah. MK resmi dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945.

Pembentukan MK ini merupakan salah satu langkah besar dalam reformasi ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi, yang bertujuan untuk menciptakan check and balance antara berbagai lembaga negara. Sejak didirikan, MK telah menangani berbagai kasus penting yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beberapa putusan MK bahkan dianggap kontroversial dan memicu perdebatan publik. Namun, fungsi utamanya sebagai penjaga konstitusi dan hak-hak dasar warga negara membuat MK menjadi salah satu pilar penting dalam sistem hukum Indonesia .

Peran dan kedudukan DPR dan MK dalam sistem hukum Indonesia

foto: liputan6.com

Dalam sistem hukum Indonesia, DPR dan MK memiliki peran dan kedudukan yang berbeda namun saling melengkapi. DPR, sebagai lembaga legislatif, berfungsi untuk membuat undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan pemerintahan.

DPR juga memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian, DPR merupakan representasi dari suara rakyat yang disampaikan melalui proses legislatif.

Di sisi lain, MK berperan sebagai penjaga konstitusi. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan oleh DPR tidak bertentangan dengan konstitusi. Fungsi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia, karena MK dapat membatalkan undang-undang yang dianggap melanggar UUD 1945 .

Selain itu, MK juga memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, termasuk Pilkada. Hal ini menjadikan MK sebagai lembaga yang memiliki peran kunci dalam menjaga proses demokrasi di Indonesia. Dengan kewenangan ini, MK memastikan bahwa setiap hasil pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Namun, interaksi antara DPR dan MK tidak selalu berjalan mulus. Seperti yang terjadi baru-baru ini, DPR dan MK dapat memiliki pandangan yang berbeda terkait interpretasi konstitusi dan undang-undang.

Perbedaan ini sering kali menjadi sorotan publik, terutama ketika keputusan DPR dianggap bertentangan dengan putusan MK. Meskipun begitu, keberadaan kedua lembaga ini dalam sistem hukum Indonesia adalah untuk menjaga keseimbangan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan memahami peran dan kedudukan DPR dan MK, kita dapat lebih menghargai pentingnya proses hukum dan konstitusi dalam menjaga stabilitas negara. Meskipun sering kali terjadi perdebatan di antara kedua lembaga ini, keduanya memiliki peran vital yang tak tergantikan dalam sistem hukum Indonesia.

Tagar #KawalPutusanMK adalah cerminan dari betapa pentingnya peran DPR dan MK dalam sistem hukum Indonesia. Dengan memahami sejarah dan fungsi dari kedua lembaga ini, kamu bisa melihat bahwa meskipun mereka memiliki peran yang berbeda, keduanya saling melengkapi dalam menjaga tatanan hukum dan konstitusi negara.

DPR bertindak sebagai perwakilan rakyat yang membuat undang-undang, sementara MK berperan sebagai penjaga konstitusi yang memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak melanggar UUD 1945. Perdebatan antara DPR dan MK, seperti yang terjadi baru-baru ini, adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan perlu dipahami dalam konteks check and balance dalam sistem hukum Indonesia.