Bocoran skema baru penyaluran BBM subsidi, pengemudi ojek online tak boleh isi pertalite lagi?

Brilio.net - Pemerintah Indonesia kini sedang mempersiapkan langkah besar untuk memastikan penyaluran subsidi energi, seperti bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik, tepat sasaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa ada tiga opsi yang sedang dibahas untuk menyalurkan subsidi ini. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu, 27 November 2024, di Jakarta.

Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa tim khusus yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dipimpin oleh Kementerian ESDM, sudah mengkaji beberapa skema penyaluran subsidi. Tim ini, yang telah melakukan dua kali rapat koordinasi, berfokus pada penyempurnaan sistem distribusi agar subsidi bisa diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Ia mengungkapkan bahwa kriteria penerima subsidi BBM, termasuk untuk pengemudi ojek online (ojol), masih ada pada tahap pembahasan dan belum ada keputusan final.

Pemerintah memang membuka opsi yang membuat pengemudi ojek online tak masuk kriteria penerima subsidi. Alasannya, adalah jenis kendaraan yang mereka gunakan. Pemerintah fokus pada transportasi publik yang dinilai lebih memerlukan subsidi untuk mendukung mobilitas masyarakat luas.

Bahlil menyarankan agar subsidi BBM lebih difokuskan untuk mendukung sektor transportasi umum, karena sektor ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas. Langkah ini juga dianggap sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan distribusi subsidi yang lebih adil dan merata.

foto: liputan6.com

Berikut adalah tiga opsi yang sedang dipertimbangkan oleh Bahlil dan tim untuk dilaporkan kepada Prabowo Subianto. Opsi pertama adalah mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Dengan skema ini, rumah sakit, sekolah, masjid, gereja, UMKM, dan transportasi umum yang selama ini mendapatkan subsidi, tidak akan lagi menerima bantuan dalam bentuk BBM. Alih-alih subsidi BBM, masyarakat akan menerima dana tunai yang bisa digunakan untuk kebutuhan energi atau lainnya.

Bahlil menjelaskan, “Namun, opsi ini akan membuat fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah, serta transportasi umum, tidak lagi mendapat subsidi BBM, yang tentunya perlu pertimbangan lebih lanjut.”

Opsi kedua adalah mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang, namun hanya untuk transportasi umum dan fasilitas umum. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan menahan laju inflasi. Sementara itu, sebagian besar subsidi untuk masyarakat dialihkan dalam bentuk bantuan langsung tunai. Bahlil menekankan bahwa kebijakan ini diambil untuk mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat kelas bawah yang bergantung pada transportasi umum dan fasilitas lainnya.

Alternatif ketiga adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi. Opsi ini tentu masih dalam pembahasan dan belum diputuskan. Bahlil menambahkan, “Saya belum bisa menjelaskan secara detail karena masih dalam tahap pembahasan.”

foto: Instagram/@bahlillahadalia

Selain mempertimbangkan tiga opsi di atas, Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah kini telah memiliki satu data yang jelas mengenai penerima subsidi energi. Data ini diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang kini menjadi sumber utama untuk memastikan bahwa subsidi diberikan dengan lebih tepat. Sebelumnya, subsidi energi di Indonesia banyak yang dinilai tidak tepat sasaran, mengingat banyaknya penerima yang sebenarnya tidak membutuhkan subsidi.

"Setelah kami melakukan koordinasi dan pengecekan bersama BPS, kami sekarang sudah memiliki satu data yang valid mengenai penerima subsidi. Kami pastikan siapa yang benar-benar membutuhkan akan menerima," kata Bahlil.

Terkait subsidi LPG, pemerintah telah memutuskan untuk mempertahankan penyaluran dalam bentuk barang. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan aspirasi dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada penggunaan LPG sebagai bahan bakar usaha mereka. Bahlil mengatakan, “Kami akan terus mendukung UMKM, dan untuk itu subsidi LPG tetap diberikan dalam bentuk barang agar mereka bisa tetap beroperasi dengan biaya yang terjangkau.”

foto: liputan6.com

Meskipun ketiga opsi tersebut sudah disiapkan, keputusan final mengenai skema penyaluran subsidi ini akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah mendapatkan laporan komprehensif dari tim kementerian terkait. “Nanti, Bapak Presiden akan mengumumkan keputusan finalnya. Kami berharap, apa pun keputusan yang diambil, itu bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat yang membutuhkan,” ujar Bahlil.

Presiden Prabowo sebelumnya juga menyatakan bahwa pemerintah akan mengutamakan transparansi dan keadilan dalam penyaluran subsidi energi. “Kami ingin memastikan bahwa subsidi energi bisa tepat sasaran, agar bisa mengurangi ketimpangan sosial yang ada di masyarakat,” katanya.