Gebrakan 3 menteri Jokowi di awal kerja ini jadi sorotan

Brilio.net - 23 Novermber 2019, para menteri yang tergabung dalam kabinet Indonesia Maju genap bekerja satu bulan pasca dilantik untuk membantu Presiden Jokowi pada Rabu 23 Oktober 2019 lalu di Istana Negara.

Dilansir brilio.net dari merdeka.com, Senin (25/11), selama satu bulan bekerja, beberapa menteri membuat terobosan baru. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan dan gebrakan. Namun tak jarang kebijakan atau gebrakan yang dikeluarkan justru menuai kontroversi bahkan polemik di masyarakat.

Siapa saja para menteri di kabinet Presiden Jokowi yang kebijakannya menuai kontroversi? Berikut ulasannya yang dilansir dari merdeka.com, Senin (25/11).

1. Menteri BUMN Erick Thohir.

foto: Instagram/@erickthohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengeluarkan kebijakan dan gebrakan yang membuat sebagian pihak tercengang. Pertama pada Rabu (13/11), Erick Thohir, bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Saat itu Ahok diminta Menteri BUMN Erick Thohir memimpin salah satu BUMN. Ahok mengaku siap dilibatkan untuk mengelola BUMN.

Namun untuk jabatan atau posisinya, Ahok belum tahu akan ditempatkan di mana. Setelah memanggil Ahok, Erick Thohir memanggil mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah. Chandra Hamzah bukanlah orang asing di BUMN, karena pernah diangkat menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero) pada 23 Desember 2014. Selain itu Chandra juga pernah diminta menjadi Komisaris Bank BTN, namun dia menolaknya.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, Chandra Hamzah direncanakan mengisi salah satu posisi direksi BUMN di sektor keuangan, lebih tepatnya Bank BUMN.

Erick Thohir kembali membuat gebrakan dengan memangkas jumlah deputi di Kementerian BUMN. Dari semula 7 posisi menjadi 3 posisi saja. Menteri Erick Thohir mengaku sudah menjelaskan kepada seluruh pejabat eselon I mengenai pemangkasan ini.

"Alhamdulillah, saya dan kedua wakil menteri sudah bertemu dengan semua pejabat eselon I secara langsung dan menjelaskan mengenai restrukturisasi ini. Ini adalah bagian dari Tour of Duty," tutur Erick Thohir dikutip dari keterangan resmi, Selasa (19/11).

2. Menteri Agama Fachrul Razi.

foto: merdeka.com

Fachrul Razi yang merupakan menteri Presiden Jokowi juga menuai kontroversi. Ia pernah mewacanakan melarang menggunakan niqab atau cadar masuk instansi pemerintah.

Alasannya adalah demi keamanan. Salah satu contohnya bagi orang yang masuk lingkup instansi pemerintahan diwajibkan melepas jaket dan helm. Begitu pula apabila diberlakukan bagi orang memakai cadar. Menurut dia, agar wajah mereka dapat terlihat jelas.

Meski begitu, Fachrul Razi tak melarang wanita yang telah menggunakan cadar untuk saat ini.

"Kalau orang mau pakai silakan. Bagaimana kalau orang mau pakai cadar? Silakan. Tidak pernah kami mengatakan dilarang pakai cadar. Silakan," kata Menag Fachrul ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (31/11/2019).

Baginya pemakaian cadar atau tidak bukan menjadi tolak ukur ketakwaan seseorang. Bahkan menurut dia, tidak ada ayat yang mewajibkan penggunaan cadar.

"Jadi cadar itu bukan ukuran ketakwaan orang, bukan berarti kalau sudah pakai cadar taqwanya tinggi. Sudah dekat dengan Tuhan, cadar dak ada dasar hukumnya di Alquran maupun Hadits dalam pandangan kami," kata dia.

Selain itu, ada juga larangan PNS memakai celana cingkrang yang menuai kontroversi. Fachrul Razi menjawab banyaknya protes terkait wacana larangan celana cingkrang bagi para ASN. Fachrul menegaskan, siapapun berhak mengenakan celana cingkrang. Itu ranah pribadi.

Baginya celana cingkrang tidak bisa dipakai oleh ASN saat sedang bertugas. Dia mempersilakan ASN menggunakan celana cingkrang jika sedang di rumah atau di luar urusan kedinasan.

"Saya tidak melarang, adik-adik saya juga pakai celana begitu juga, tapi tidak pada saat-saat, di tempat-tempat yang mestinya tidak memakai celana itu. Jadi tidak pernah kita larang kok. Mohon digarisbawahi, tidak pernah saya melarang memakai celana itu," kata Fachrul.

3. Mendagri Tito Karnavian

foto: Instagram/@titokarnavianfans

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sempat menuai kontroversi. Mantan Kapolri ini meminta sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dikaji ulang.

Tito menilai pilkada langsung tidak memiliki dampak yang baik serta memunculkan masalah baru. Karena itu, Ia mencetuskan usul membuat sistem pilkada asimetris.

Jika sistem itu diterapkan maka ada dua pemilihan kepala daerah yang akan dipakai. Sistem secara langsung akan digunakan untuk daerah dengan tingkat kedewasaan demokrasi tinggi. Artinya, daerah potensi praktik jual beli suara rendah. Misal di perkotaan. Aspek budaya, administrasi dan lainnya tentu juga menjadi pertimbangan layak tidaknya daerah itu menggelar pilkada langsung.

Menunut Tito, pemilihan tak langsung bisa diterapkan di daerah yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah. Artinya, daerah di mana kepala daerah terpilih karena memberikan uang atau barang kepada pemilih. Hal ini demi menghindari politik uang atau pilkada berbiaya besar.

"Sehingga alternatifnya asimetris mungkin yaitu di daerah yang indeks democratic maturity tinggi ini Pilkada langsung yang rendah maka ini mekanisme lain apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu. Tapi bagaimana reduce damage juga kalau problem di DPRD bagaimana dengan independen tadi mereka bisa terakomodir solusinya seperti apa?" jelas Tito di Kompleks Parlemen, Senin (18/11) lalu.