Gusdurian dan PolGov UGM gelar diskusi, menguak tantangan demokrasi-toleransi di Indonesia

Brilio.net - Gusdurian bekerja sama dengan Politic and Government (PolGov) UGM menyelenggarakan diskusi publik pada Kamis (18/1). Bertempat di auditorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, diskusi publik ini digelar sebagai salah satu rangkaian acara memperingati haul Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang ke-14.

Dengan mengusung tajuk "Tantangan dan Masa Depan Demokrasi-Toleransi di Indonesia" diskusi ini membicarakan berbagai topik terkait situasi demokrasi dan toleransi di Indonesia. Narasumber yang hadir Okky Madasari, sastrawan dan akademisi, Amalinda Savirani sebagai kepala PolGov UGM, dan Jay Akhmad sebagai ketua seknas Gusdurian. Seminar dimoderatori oleh penulis, Sarah Monica.

foto: brilio.net/Ikhlas Alfaridzi

Dalam diskusi ini, banyak hal disoroti soal masalah demokrasi di Indonesia. Salah satunya yang dikemukakan oleh Amalinda. Sebagai seorang peneliti di bidang politik, dirinya menemukan indeks demokrasi Indonesia cenderung menurun pada tahun 2023. Namun hal tersebut berkebalikan dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil.

"Nah, hal ini yang kemudian jadi perdebatan. Mau demokrasinya dulu, atau ekonominya dulu? Tapi menurut saya, dua-duanya harus berjalan secara paralel," kata Amalinda, Kamis (18/1).

Sementara itu Jay Akhmad justru menyoroti bahwa problem demokrasi adalah minimnya literasi demokrasi yang dipraktekkan pada masyarakat. Akibatnya, masyarakat terjebak dalam berbagai gimmick politik tanpa menyadari substansinya.

foto: brilio.net/Ikhlas Alfaridzi

"Demokrasi kita itu minus literasi. Sehingga banyak orang khususnya anak muda terjebak dalam berbagai gimmick politik tanpa substansi. Kasusnya, di beberapa tempat malah terjadi normalisasi politik uang dan politik transaksional," ujar Jay Akhmad dalam salah satu pernyataannya, Kamis (18/1).

Sementara Okky Madasari turut menekankan, bahwa diantara banyaknya tantangan demokrasi yang bisa disoroti, faktor ketimpangan ekonomi adalah yang paling fundamental untuk dikritisi. Okky menilai, iklim demokrasi di Indonesia notabene dikuasai oleh segelintir orang yang punya modal dan kekayaan yang besar.

"Mereka yang punya uang paling bisa mengatur algoritma, dan konten-konten yang tersaji di media sosial," jelas Okky, Kamis (18/1).

Selain itu, Okky juga turut menyoroti tindak intoleransi yang masih terjadi di masyarakat menjadi salah satu tantangan masa depan demokrasi di Indonesia.

"Tindakan persekusi masih sering terjadi, bahkan aparat negara turut menjadi pelakunya," tandas Okky, Kamis (18/1).

foto: brilio.net/Ikhlas Alfaridzi

Diskusi yang dihadiri oleh banyak kalangan seperti mahasiswa, aktivis, dan akademisi. Para hadirin pun terlibat dalam sesi tanya jawab yang kemudian ditanggapi oleh pembicara membuat diskusi ini menjadi interaktif.