Brilio.net - Pada periode kedua pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji memangkas birokrasi yang menghambat. Salah satunya caranya adalah memangkas jabatan eselon III dan IV.

Jokowi telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo untuk menggantikan jabatan eselon III dan IV dengan robot pintar atau artificial intelligence (AI).

jokowi ganti eselon dengan AI Liputan6 foto: liputan6.com/Angga Yuniar

"Saya sudah perintahkan juga ke Kementerian PANRB diganti dengan AI," ungkapnya di Peresmian Pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2019 di Grand Ballroom Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11), dilansir brilio.net dari liputan6.com, Kamis (28/11).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini yakin artificial intelligence bisa mempercepat kerja dan penanganan masalah. Selama ini, keberadaan eselon III dan IV justru membuat pelayanan birokrasi berbelit-belit.

"Kalau diganti artificial inteligence birokrasi kita lebih cepat, saya yakin itu. Tapi sekali lagi, ini juga akan tergantung omnibus law ke DPR," sambungnya.

Rencana pemangkasan jabatan eselon III dan IV semula disampaikan Jokowi dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja," kata Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sebaik apapun peraturan, sebaik apapun regulasi jika orientasi birokrasi belum berubah, maka akan menjadi masalah yang berkaitan dengan kecepatan, yang berkaitan dengan sumbatan.

Oleh sebab itu, reformasi birokrasi harus dilakukan besar-besaran, beriringan paralel dengan pemangkasan regulasi-regulasi yang ada. Selain itu Jokowi juga menekankan agar mengubah cara kerja yang manual ke cara kerja digital, mengubah mindset dari dilayani menjadi melayani.

"Saya kira di Kementerian PANRB juga sudah menyiapkan yang nanti akan memangkas, yang pertama mungkin eselon 4 terlebih dahulu di setiap kementerian, meskipun ini juga harus dilihat secara cermat kajiannya," kata Jokowi dikutip dari laman Setkab, Selasa (12/11).

Namun Jokowi mengingatkan, yang tidak kalah pentingnya adalah mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil.

"Jangan sampai kita masih bertele-tele di prosedur tapi golnya, hasilnya justru itu tidak dilihat. Sekali lagi mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil," tegasnya.

Jokowi juga menegaskan agar terjadi perbaikan ekosistem regulasi yang mendukung cipta lapangan kerja, seluruh kementerian harus mengidentifikasi regulasi-regulasi yang ada di kementerian yang menghambat.

"Jika ada yang menghambat, segera dipangkas atau diusulkan untuk dipangkas pada Presiden," pinta Jokowi.

Khusus yang berkaitan dengan mandat dalam undang-undang, menurut Presiden, akan dikumpulkan dan nanti akan dilakukan yang namanya omnibus law yang akan dibahas bersama DPR.