Brilio.net - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggarkan Rp 10 triliun untuk segera mengimplementasikan program Kartu Pra-Kerja. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Terbatas melalui sambungan video conference di Istana Merdeka, Selasa (24/3) dalam topik Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur Menghadapi Pademik COVID-19.
Dilansir brilio.net dari laman Antara, dana itu digunakan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pengangguran akibat banyak perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini. Jokowi mengatakan program ini akan direalisasikan dalam bentuk kartu pra-kerja.
"Akan segera dimulai kartu pra-kerja implementasi kartu pra-kerja mengantisipasi para pekerja yang kena PHK," kata Jokowi dikutip dari Antara, Selasa (24/3).
Selain itu, program juga diarahkan bagi para pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan pengusaha mikro yang kehilangan omzet atau pendapatan. Untuk itu Jokowi meminta agar pemerintah daerah turut membantu dalam mengimplementasikannya.
"Anggaran disiapkan Rp 10 triliun agar provinsi-provinsi dapat mendukung ini siapa yang harus diberi, mulai didata dengan baik," tambahnya.
Jokowi meminta agar setiap provinsi segera melakukan pemetaan dan pendataan kepada para calon penerima kartu pra-kerja di daerahnya. Dalam menghadapi pandemi ini, pemerintah fokus pada tiga hal.
"Intinya kita ingin tiga hal yang menjadi fokus kita, pertama keselamatan, kesehatan adalah yang utama, tapi siapkan yang kedua 'social safety net', bantuan sosial tolong disiapkan," katanya.
Jokowi menambahkan, yang ketiga bahwa dampak ekonomi harus dihitung dengan cermat sehingga kesiapan dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada.
