Brilio.net - Kemacetan lalu lintas sudah menjadi pemandangan sehari-hari di Jakarta dan sekitarnya. Dampak yang ditimbulkan pun luar biasa, mulai dari pemborosan waktu hingga biaya. Seriusnya persoalan kemacetan Jakarta dan sekitarnya bahkan membuat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla harus menggelar rapat terbatas membahas transportasi di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

Presiden Joko Widodo menyebut, kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan yang terjadi di Jabodetabek mencapai Rp 65 triliun per tahun. "Saya hanya membayangkan, hitungan Bappenas yang saya terima. Setiap tahun kita ini kehilangan kurang lebih Rp 65 triliun karena kemacetan per tahun di Jabodetabek," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, dikutip antara, Selasa (8/1).

Angka kerugian itu, kata Presiden, jika dialokasikan sebagai modal pembangunan maka dapat digunakan untuk membangun moda transportasi alternatif di Jabodetabek. Terlebih jika kerugikan tersebut terakumulasi dalam waktu setidaknya lima tahun. "Ini kalau kita jadikan barang, sudah jadi LRT, MRT. Dalam waktu lima tahun sudah jadi barang," katanya.

Ia menekankan bahwa hal itu ke depan tidak bisa terus dibiarkan. "Tidak mungkin hal seperti ini kita teruskan. Kita harus berani memulai, merancang agar semuanya itu bisa segera selesai sehingga yang Rp 65 triliun bisa jadi barang. Bukan jadi asap yang memenuhi kota," katanya.

Hadir dalam rapat tersebut para pejabat terkait meliputi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menaker Hanif Dzakiri.

Selain itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Kepala BPS Suhariyanto, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.