Masuk dalam APBN 2025, pemerintah tetapkan anggaran makan siang gratis sebesar Rp 71 triliun

Brilio.net - Salah satu program yang menjadi sorotan masyarakat setelah terpilihnya Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 adalah makan siang gratis. Program tersebut menuai pro kontra, karena banyak yang menganggap program tersebut akan membebani APBN.

Di tengah silang sengkarut tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk program andalan Prabowo Subianto tersebut. Disebutkan bahwa program makan siang bergizi gratis itu dialokasikan dana sebesar Rp 71 triliun.

"Program (makan) bergizi gratis yang sudah dialokasikan di dalam APBN 2025 sekitar Rp 71 triliun dan tentu ada skala prioritas dan dan hal teknis lainnya," ungkap Airlangga dalam Konferensi Pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, dilansir brilio.net dari liputan6.com pada Selasa (25/6).

foto: YouTube/PerekonomianRI

Mengko Airlangga berujar, besaran anggaran tersebut telah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Keputusan ini tertuang dalam pertemuannya bersama tim transisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam keterangannya, Airlangga mengaku bahwa pemerintah saat ini bersamaan dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan telah menyepakati landasaan kondisi perekonomian yang tertuang dalam RAPBN 2025. Salah satunya soal alokasi beberapa program prioritas makan siang gratis.

"Termasuk salah satunya terkait dengan dukungan terhadap program-program yang menjadi program unggulan," kata Menko Airlangga

"Pada rapat tersebut bapak presiden terpilih dan pemerintah sekarang telah sepakat dan setuju dengan besaran makro yang sedang didalam pembahasan dengan DPR dan masih ada tahapan pembahasan DPR yang sedang berjalan," sambung Menko Airlangga.

foto: YouTube/PerekonomianRI

Selain itu, Menkeu Sri Mulyani membeberkan bahwa rincian dalam pelaksanaan program tersebut akan menjadi kewenangan pemerintahan baru. Dalam hal ini presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka.

"Untuk desain program, penjelasannya dan bagaimana eksekusinya nanti tim dari tempat Prabowo yang akan menjelaskan," ujar Sri Mulyani.

Menteri Keuangan itu menjelaskan bahwa penempatan anggaran belum bisa diputuskan pada rapat tersebut. Pasalnya, masih ada sederet pembahasan menuju pengumuman RUU APBN 2025 yang nantinya akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2024.

Selain itu, Sri Mulyani ingin melihat sinkronisasi terlebih dahulu dari tim Presiden Terpilih dalam menyusun program tersebut. Jika belum ada eksekutor dan detail penetapan alokasi dana, Sri Mulyani mengatakan bahwa dana tersebut akan dicadangkan dalam Bendahara Umum Negara.

"Jadi nanti akan kami lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari Presiden Terpilih menyusun program itu apakah sudah menetapkan dalam bentuk program dimana eksekutornya siapa, itu nanti akan menetapkan bagaimana alokasi Rp 71 triliun, kalau belum ya berarti dia akan dicadangkan dalam Bendahara Umum Negara," jelasnya.

foto: YouTube/PerekonomianRI

Kemudian, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa angka Rp71 triliun itu sudah masuk dalam postur anggaran RAPBN 2024 dengan desain defisit 2,29 hingga 2,82 persen. Anggaran tersebut nantinya akan dijalankan secara bertahap. Untuk tahun pertama, dimulai pada angka Rp 71 triliun tersebut.

"Angka Rp 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 hingga 2,82 (persen), angka Rp 71 triliun bukan merupakan ontop di atas itu, tapi sudah didalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan bapak Presiden jokowi 16 Agustus," pungkasnya.