Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, baru-baru ini mengungkapkan keprihatinannya terkait program stunting yang memiliki anggaran sebesar Rp10 miliar. Sayangnya, hanya Rp2 miliar yang benar-benar sampai ke masyarakat. Ini tentu menjadi masalah besar, bukan?

Tito pun meminta kepada Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk lebih teliti dalam memeriksa pengeluaran daerah yang tidak efisien. Dia menekankan bahwa kepala daerah perlu mengubah cara pandang mereka terhadap program-program yang ada.

"Ada program stunting dengan anggaran Rp10 miliar. Namun, Rp6 miliar dihabiskan untuk rapat koordinasi dan studi banding, sementara hanya Rp2 miliar yang digunakan untuk makanan bagi ibu hamil dan anak di bawah dua tahun. Sisanya untuk evaluasi," jelas Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta.

Dia juga mengingatkan agar kepala daerah tidak terjebak oleh pejabat di bawahnya yang mungkin bermain-main dengan anggaran. Biasanya, pengelolaan anggaran ini dipegang oleh Sekretaris Daerah, Badan Pendapatan Daerah, atau Badan Keuangan dan Aset Daerah.

"Terlalu banyak program yang hanya menghasilkan rapat-rapat tanpa hasil nyata. Saya bertanya, kapan kita akan melihat hasil dari semua ini?" tambahnya, seperti yang dilaporkan oleh Antara.

Lebih jauh, Tito menegaskan bahwa pemerintah ingin melakukan perubahan agar anggaran negara atau daerah lebih efisien dan pendapatan meningkat. Dengan pendapatan yang baik dan pengeluaran yang efisien, daerah akan bisa bangkit sesuai dengan semangat otonomi daerah.

"Izin perusahaan juga harus dilaksanakan dengan baik. Mari kita buat mal layanan publik yang sudah disiapkan menjadi model satu pintu, agar semua lebih mudah," ujarnya.

Mendagri Tito Karnavian soroti penyaluran dana program stunning, dari Rp10 miliar jadi cuma Rp2 miliar

foto: istimewa

Dia menambahkan bahwa daerah yang memiliki pendapatan lebih tinggi dari transfer pusat akan dapat berjalan secara mandiri. Dengan anggaran yang kuat, daerah tersebut bisa lebih leluasa dalam merancang program untuk kesejahteraan rakyat.

"Jika ini bisa terwujud, setiap daerah akan bergerak, dan pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat, sehingga kita bisa menangani inflasi dengan lebih baik," tutupnya.