Brilio.net - Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru madrasah terlihat semakin nyata. Menteri Agama Nasaruddin Umar, dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional Kementerian Agama lalu, menegaskan bahwa seluruh guru madrasah dan guru agama di lembaga pendidikan agama akan mendapatkan akses Pendidikan Profesi Guru (PPG). Targetnya, program ini selesai dalam dua tahun.

Langkah ini langsung ditindaklanjuti oleh Ditjen Pendidikan Islam. Dirjen Pendidikan Islam, Abu Rokhmad, mengungkapkan bahwa ada 484.768 guru madrasah yang belum mengikuti PPG. Jumlah ini belum termasuk guru Pendidikan Agama Islam dan guru agama lainnya di sekolah.

Semua guru madrasah yang sudah memenuhi syarat, baik negeri maupun swasta, akan mengikuti PPG dengan proses yang lebih simpel. Hanya melalui seleksi administrasi dan portofolio, jelas Abu Rokhmad dikutip dari Kemenag Kamis (13/11).

Untuk mempercepat penuntasan, Kemenag mengadopsi model PPG Transformasi dari Kemendikdasmen dengan beberapa penyesuaian. Sistem PPG dirancang sepenuhnya berbasis daring menggunakan Learning Management System (LMS). Guru dapat belajar mandiri, didukung sesi pendampingan untuk penguatan materi.

Biaya PPG pun jauh lebih efisien, hanya sekitar Rp800.000Rp850.000 per peserta. Seluruh biaya akan dicover melalui dana APBN, sehingga tidak membebani peserta.

Dengan model ini, proses PPG lebih terjangkau dan fleksibel. Peserta tidak perlu hadir secara fisik, sehingga lebih hemat waktu dan biaya, kata Abu Rokhmad.

PPG guru madrasah dan guru agama kemenag.go.id

foto: kemenag.go.id

Kemenag juga memastikan proses validasi data guru dilakukan secara ketat. Guru yang belum memenuhi syarat, seperti belum memiliki gelar S1 atau masa kerja kurang dari satu tahun, tidak akan diikutkan dalam program ini.

Cut off peserta PPG ditetapkan pada 30 Juni 2023. Guru non-ASN yang diangkat yayasan sebelum tanggal tersebut bisa mengikuti program ini mulai 2025. Sementara guru yang diangkat setelah cut off harus menempuh PPG Prajabatan secara mandiri di LPTK.

Direktur GTK Madrasah, Thobib Al Asyhar, menjelaskan bahwa PPG Transformasi akan dimulai Februari 2025. Sebanyak 47.000 guru yang sudah lulus pre-test akan mengikuti angkatan pertama. Selama setahun, akan ada lima angkatan, ujarnya.

Program ini tidak hanya memastikan kualitas pendidikan madrasah semakin baik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan guru. Bagi guru non-ASN yang telah tersertifikasi, tunjangan profesi guru (TPG) akan naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Sedangkan bagi guru ASN, TPG tetap setara satu kali gaji pokok.

Langkah ini menjadi solusi untuk memperbaiki nasib guru madrasah, terutama yang non-ASN. Dengan kenaikan TPG, diharapkan kesejahteraan mereka bisa lebih baik, tambah Abu Rokhmad.

Dengan upaya ini, pemerintah menunjukkan komitmen serius untuk memberikan apresiasi yang layak bagi guru madrasah dan agama, sekaligus menjaga kualitas pendidikan berbasis keagamaan di Indonesia.