Brilio.net - Kalau bicara soal pendidikan bermutu, tidak mungkin kita mengabaikan peran guru. Guru bukan sekadar pengajar, mereka adalah pondasi utama untuk menciptakan generasi masa depan yang berkompeten. Sayangnya, menjadi guru di Indonesia sering kali lebih banyak menghadapi tantangan daripada dukungan. Sejak dari pemenuhan kualifikasi saja, rasanya banyak kekurangan yang belum diselesaikan. Misalnya, hingga saat ini, masih ada ratusan ribu guru yang belum berpendidikan D4 atau S1.
Padahal, dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, tertulis bahwa jenjang pendidikan guru, seharusnya minimal D4 atau S1. Menghadapi kenyataan bahwa kualifikasi guru belum semuanya terpenuhi, apa yang harus dilakukan Kemendikdasmen? Soalnya, kualifikasi ini nantinya nggak cuma berguna dalam kemampuan mengajar, tetapi juga pada persyaratan sertifikasi yang nantinya termasuk menjadi syarat mendapatkan upah yang layak.
Pada momen peringatan Hari Guru yang jatuh pada 25 November hari ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, mengungkapkan ada 100 ribu lebih guru di Indonesia yang masih belum memenuhi kualifikasi pendidikan D4 atau S1. Padahal, ini sudah jadi standar minimal sejak bertahun-tahun lalu. Karena itu, dalam sambutannya pada Upacara Peringatan Hari Guru, Senin (25/11), Mendikdasmen Abdul Muti berupaya untuk mendorong pemenuhan kualifikasi guru ini.
Pihaknya menjanjikan setidaknya tiga program prioritas untuk para pengajar. Salah satunya adalah mendorong dan memberikan kesempatan pada para guru untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Secara bertahap, Kementerian berusaha memberikan kesempatan bagi para guru untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan D4 atau S1, katanya dalam sambutan, seperti dilansir brilio.net, Senin (25/11).
foto: Instagram/@abe_mukti
Namun, upaya ini tentu bukan tanpa tantangan. Salah satu kendala terbesar adalah keterbatasan akses pendidikan tinggi, terutama bagi guru di daerah pelosok. Biaya pendidikan yang tidak murah juga menjadi hambatan, mengingat banyak guru, terutama yang berstatus non-ASN, masih menghadapi masalah kesejahteraan. Menjawab persoalan ini, memang ada beasiswa dari pemerintah untuk guru-guru yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi, akses ini tentu harus diperluas agar setiap orang, termasuk guru honorer sekalipun bisa mengakses beasiswa tersebut.
Kemendikdasmen harus serius dalam persoalan pemenuhan kualifikasi guru. Pasalnya, tanpa ijazah D4 atau S1, mereka sulit mendapatkan sertifikasi, yang merupakan salah satu indikator profesionalitas seorang pendidik. Padahal, sertifikasi bukan hanya soal pengakuan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap tunjangan yang diterima guru.
Sertifikasi guru sejatinya dirancang untuk memastikan kualitas pendidik di Indonesia. Dalam program ini, guru yang telah memenuhi syarat, termasuk kualifikasi pendidikan, akan mendapatkan tunjangan profesi. Tunjangan ini menjadi tambahan penghasilan yang signifikan, terutama bagi guru-guru dengan gaji minim.
Namun, fakta bahwa banyak guru belum memenuhi kualifikasi pendidikan membuat mereka terjebak dalam lingkaran yang sulit ditembus. Tanpa sertifikasi, mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tunjangan, sementara keterbatasan finansial membuat mereka kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
foto:Instagram/@abe_mukti
Menyadari situasi ini, Kemendikdasmen berkomitmen untuk memberikan solusi. Salah satunya adalah membuka akses pendidikan tinggi bagi guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi.
"Program kami di masa yang akan datang, insyaallah adalah pemberian beasiswa atau bantuan pendidikan untuk guru agar dapat melanjutkan studi ke jenjang D4 atau S1," ungkap Abdul Mu'ti dalam sebuah wawancara.
Peningkatan kualifikasi guru bukan hanya soal memberikan pendidikan lanjutan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung. Biaya pendidikan yang terjangkau, fleksibilitas waktu belajar bagi guru yang sudah bekerja, serta dukungan teknologi menjadi kunci keberhasilan program ini.
Dengan langkah-langkah konkret, harapannya, masalah kualifikasi ini bisa diatasi, sehingga guru tidak hanya mampu mendapatkan sertifikasi, tetapi juga menjadi pendidik yang benar-benar kompeten. Karena pada akhirnya, investasi terbaik dalam pendidikan adalah dengan mempersiapkan guru-guru yang berkualitas.
Recommended By Editor
- Gibran Rakabuming usul sistem zonasi dihapus, Ketua Komisi X DPR sebut pemerintah siapkan alternatif
- Dari usulan hapus zonasi hingga percepatan renovasi, ini gebrakan Wapres Gibran dalam dunia pendidikan
- Gibran Rakabuming minta zonasi diakhiri, coding diajari, generasi emas dikejar lagi
- Tak mau cawe-cawe soal penangguhan doktor Bahlil Lahadalia, begini tanggapan Mendiktisaintek
- Tak bedakan gaji dosen negeri dan swasta, begini rencana anggaran Rp57 triliun Mendiktisaintek