Brilio.net - Saat ini pulau Jawa dan Bali tengah menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Aturan ini telah berlaku sejak tanggal 3 Juli lalu hingga 20 Juli nanti. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingginya kasus Covid-19 di Indonesia.

Belum juga berakhir masa PPKM darurat di pulau Jawa dan Bali ini. Pemerintah menyiapkan skenario untuk PPKM Darurat mencapai 4-6 minggu. Hal ini dilakukan mengingat adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru atau delta.

Dilansir dari Liputan6.com, Selasa (13/7) wacana pemberlakuan PPKM darurat selama 4-6 minggu ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7).

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis bahan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7) yang dilansir brilio.net dari Liputan6.com, Selasa (13/7).

Oleh karena itu, APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, serta kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Dilansir dari Liputan6.com, Selasa (13/7) sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, menyebut bahwa pengusaha mal saat ini masih terus berjuang menghadapi PPKM Darurat yang ditetapkan di Jawa Bali hingga 20 Juli 2021.

Meski terus meringis, Alphon menyatakan, pengusaha mal masih berupaya maksimal untuk mempertahankan semua pekerja sambil berharap PPKM Darurat tidak berkepanjangan.

"Jika ternyata PPKM Darurat berlarut dan berkepanjangan, maka tentunya PHK akan sulit dihindari," ujar Alphon yang dilansir dari Liputan6.com.

Selain ancaman PHK, dia melanjutkan, PPKM Darurat juga membuat sejumlah penyewa gerai menarik diri dari mal. Meski belum ada penyewa besar yang menghentikan usahanya, tapi Alphon tak ingin nasib nahas terus berlarut.

"Saat ini sudah ada beberapa penyewa yang memutuskan untuk menghentikan usahanya, dan dikawatirkan akan semakin banyak jika PPKM Darurat berkepanjangan," ungkap dia.

Alphon pun berharap, pemerintah dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang dialami pengusaha mal akibat PPKM Darurat ini. Semisal diminta tutup operasi tapi tetap ditagih pungutan pajak atau retribusi.

"Pusat Perbelanjaan harus tetap membayar berbagai tagihan meskipun hanya beroperasi secara terbatas, bahkan pada saat diminta tutup sekali pun," katanya.

Dilansir dari Liputan6.com, Selasa (13/7) Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah menyusun worst case scenario atau skenario terburuk, bilamana kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat tidak cukup efektif menekan tingkat positif harian Covid-19.

Meski demikian, diakuinya skenario jika kasus memburuk ini membutuhkan dukungan anggaran sangat besar, sehingga berkonsekuensi pada perubahan arah kebijakan dan sasaran dari postur APBN 2021 dan Rancangan APBN 2022.

“Mencermati keadaan dunia dan dalam negeri kita akibat Covid-19 dengan tingkat uncertainty (ketidakpastian) tinggi, dan bila tidak terkelola dengan cukup baik, maka akan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan rakyat. Bila keadaan seperti ini berlangsung lama, maka akan berkonsekuensi mendalam terhadap APBN kita,” ujar Said di Jakarta, Senin (12/7) yang dilansir dari Liputan6.com, Selasa (13/7).

Sejauh ini, skenario APBN ditahun 2021 dan 2022 adalah skenario pemulihan segala hal, terutama sosial, ekonomi dan kesehatan. Namun demikian, APBN belum memitigasi skenario gelombang demi gelombang dan pandemi berlangsung lebih lama.

“Minggu lalu saya telah menyarankan pemerintah untuk mulai melakukan refocusing anggaran. Akan tetapi, melihat situasi dan potensi risiko yang ada, selain refocusing, pemerintah perlu melakukan kebijakan kebijakan lebih jauh yang komprehensif,” tegasnya.

Menurut politikus PDI-Perjuangan tersebut, jika harus membuat kebijakan-kebijakan lanjutan, yang berdampak luas baik ekonomi, sosial dan kesehatan, termasuk dalam pelaksanaan worst case scenario, maka pemerintah harus menjalin komunikasi dengan banyak pihak. Termasuk dengan para pelaku bisnis dan keuangan, dengan persiapan waktu komunikasi yang cukup.

Langkah ini penting guna mengantisipasi guncangan pada bisnis dan pasar keuangan yang sejauh ini masih berjalan dengan sehat. “Saya mendukung penuh langkah pemerintah, khususnya terkait persetujuan anggaran terkait pelaksanaan segala daya upaya dalam penanggulangan Covid-19, termasuk bila dalam pelaksanaan worst case scenario tersebut harus membutuhkan dukungan pembiayaan. Misalnya seperti penerbitan surat utang negara (SUN) karena dampak turunnya penerimaan perpajakan,” terangnya.

Said menegaskan perang total terhadap Covid-19 ini harus terus dilakukan. Apalagi, pandemi telah setahun lebih mendera negeri ini dengan dampaknya yang begitu luas terhadap segenap umat manusia di planet bumi ini. Tercatat sebanyak 170 negara mengalami kontraksi ekonomi, 44 negara di antaranya berlanjut dengan resesi panjang. Sementara beberapa negara di antaranya kontraksi ekonominya begitu dalam.

“Kita tidak menyangka kawasan Eropa yang selama ini penuh kemakmuran, layanan kesehatan yang sangat memadai, namun beberapa negara seperti Italia, Spanyol, dan Inggris dibuat limbung akibat pandemi,” urai Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Hingga saat ini, dunia masih menghadapi bayang bayang akan penyebaran virus corona, tidak hanya Varian Delta tetapi juga Varian Peru. Sejauh ini para peneliti mengidentifikasi Varian Lambda ini memiliki tingkat infeksius yang sangat tinggi, termasuk kemampuannya mengelabuhi serangan imun tubuh. Varian inilah yang sekarang menyerang sebagian besar di kawasan Amerika Latin.

Untuk itu, Said meminta pemerintah mulai mengerahkan sumber daya yang ada, termasuk kerja sama internasional dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air. Selama ini, kerja sama internasional memang telah terbangun, khususnya dalam pemberian vaksin, dan obat serta pertukaran informasi terkait pandemi.

Namun keadaan di Tanah Air seiring meningkatnya gelombang kedua Covid-19 membutuhkan banyak sumber daya. Sekadar contoh, pengambilan spesimen virus harian di Indonesia belum menyentuh jutaan spesimen, masih sekitar 200-an ribu per hari. Padahal pengambilan spesimen yang banyak dan memenuhi standar epidemologi akan menghasilkan data akurat terhadap objektifnya rakyat yang terkena Covid-19.

Langkah ini sekaligus akan memperkuat kerja tracing, dan penyusunan kebijakan kebijakan lanjutan, termasuk prediksi berakhirnya gelombang kedua dan masuknya varian varian baru seperti varian Lambda. “Oleh sebab itu mobilisasi sumber daya baik nasional maupun internasional untuk segala kebutuhan penopang pencegahan dan penanganan covid19 harus mulai dilakukan,” jelas legislator dapil Jawa Timur XI itu.

Dalam upaya segenap kekuatan nasional untuk penanganan Covid-19 di Tanah Air, Said mendukung penuh langkah pemerintah melakukan penegakkan hukum pro justicia terhadap para spekulan, baik di sektor riil maupun keuangan yang menimbulkan panic buying dan selling. Kegiatan spekulasi itu sungguh merusak dan bahkan menghancurkan sendi ekonomi masyarakat yang sedang susah. “Karena itu, hukum mereka seberat-beratnya,” pungkasnya.