7 Komentar pejabat tanggapi UN dihapus, bagaimana dengan Jokowi?

Brilio.net - Belum lama ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan bahwa Ujian Nasional akan ditiadakan mulai 2021. Nantinya UN akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

"Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter," ungkap Nadiem di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12), dilansir brilio.net dari liputan6.com, Jumat (13/12).

Selain kabar mengenai Ujian Nasional (UN) yang dihapuskan Nadiem Makarim pun juga menetapkan empat pokok kebijakan pendidikan yang disebut Merdeka Belajar. Kebijakan ini pun disesuaikan dari arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Usai diumumkannya bahwa UN akan dihapus, sejumlah tokoh nasional pun banyak mengomentari kebijakan dari Nadiem Makarim. UN yang setiap tahunnya dilaksanakan sebagai tolok ukur lulus tidaknya siswa ini pun menjadi sebuah perbincangan hangat.

Baik netizen maupun tokoh pun memiliki komentarnya masing-masing soal Ujian Nasional dihapus. Berikut tujuh komentar tokoh dari Jokowi hingga Syafii Ma'arif yang brilio.net rangkum dari liputan6.com, Jumat (13/12).

1. Jokowi mendukung kebijakan Nadiem Makarim soal penghapusan Ujian Nasional.

foto: liputan6.com

Soal penghapusan Ujian Nasional yang selama ini menjadi tolok ukur lulus tidaknya siswa tentu menjadi sebuah perbincangan hangat.

"Sudah diputuskan oleh Mendikbud, bahwa UN mulai tahun 2021 sudah dihapus. Artinya sudah tidak ada UN lagi tahun 2021," kata Jokowi di Tol Layang Jakarta-Cikampek, Kamis (12/11).

Mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Mendikbud, Nadiem Makarim mendapat dukungan dari Jokowi. Jokowi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Nadiem.

"Nanti sudah dihitung, saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan Mendikbud," ucapnya.

2. Wakil Presiden Ma'ruf Amin setuju dengan konsep baru pengganti UN.

foto: liputan6.com 

Namun dia meminta agar hal tersebut dapat diuji kembali, sehingga jadi alat ukur untuk tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

"Akan diuji, apakah bisa jadi alat ukur dan tingkatkan pendidikan," kata Ma'ruf di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Kamis (11/12).

3. Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau jangan terburu-buru.

foto: liputan6.com

Puan meminta Nadiem tak buru-buru memutuskan UN dihapus. Dia meminta Nadiem menelaah lebih jauh wacana tersebut sebelum 2021.

"Jangan terburu-buru kita lihat, jangan merugikan anak murid, siswa, orangtua, yang pasti kualitas gurunya harus ditingkatkan," ujar Puan Maharani.

Puan Maharani, ketua DPR RI menyoroti kebijakan dari Mendikbud, Nadiem Makarim soal penghapusan UN. Ia pun meminta Nadiem untuk menjelaskan kriteria kelulusan siswa setelah UN dihapuskan.

"Mendikbud menjelaskan ke publik yang pasti, kan yang harus kita tanyakan ke Mendikbud apa kriterianya kelulusan anak itu di SMA, SMP, atau di SD kalau enggak ada UN. Kalau mau masuk perguruan tinggi itu kita akan menggunakan apa?" ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

4. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, penyelenggaraan UN hanya membuat siswa dan guru terbebani.

foto: Istimewa

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, pihaknya akan melaksanakan rapat kerja bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nadiem Makarim hari ini, Kamis (12/12).

"Hari ini raker dengan Komisi X, kita ingin mendapatkan penjelasan UN lebih detail," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (12/12).

Sebelumnya, Syaiful menilai pelaksanaan Ujian Nasional selama ini hanya membuat anak didik hingga guru terbebani, bahkan stres.

"Sejak awal kita dukung hapus, karena UN kita bikin stres. Sekolah, guru, anak didik, bupati ikut stres juga. Karena (bupati) kan ingin daerahnya menjadi unggulan berprestasi," kata Syaiful Huda. 

Politikus PKB itu mengatakan sudah saatnya ada perubahan format UN untuk menjawab tantangan zaman.

5. Anggota Komisi X PDIP-P Andreas Hugo Pareira, pengganti UN harus memperhatikan hubungan dunia pendidikan dengan dunia kerja.

foto: liputan6.com

Dunia pendidikan memang diharapkan memiliki hubungan yang kuat dengan dunia kerja. Di mana para siswa yang lulus nantinya dapat menghadapi dunia kerja dengan baik. Hal ini pun disampaikan oleh Anggota Komisi X PDIP-P Andreas Hugo Pareira.

"Metode evaluasi dengan asesmen kompetensi minimum ini harus memperhatikan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja untuk melahirkan generasi muda Indonesia yang siap masuk dunia kerja yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari lembaga pendidikan dan bidang kerja yang dibutuhkan untuk melahirkan tenaga-tenaga kerja profesional," ujar Andreas kepada wartawan, Kamis (12/12).

6. Tanggapan MPR soal penghapusan Ujian Nasional.

foto: liputan6.com

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid memberi komentar mengenai penghapusan Ujian Nasional oleh Nadiem Makarim. Ia tidak ada masalah dengan penghapusan UN, namun ia memberi catatan agar tidak menghilangkan pendidikan Pancasila di sekolah.

Menurut Jazilul, UN hanyalah alat untuk mengukur hasil belajar, oleh karena itu bentuknya bisa diganti apa saja. Dia menyerahkan keputusan UN pada Mendikbud dan mitra kerjanya yakni Komisi X DPR RI.

"Soal UN atau tidak, nanti biar Komisi X sama Pak Nadiem yang membicarakan. Concern kami di MPR, pendidikan ini kaitannya dengan pendidikan kebangsaan, Pancasila ini perlu penguatan. Apa Pak Nadiem juga tidak berpikir itu?" ujar Jazilul di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/12).

7. Syafii Maarif meminta Nadiem Makarim tidak serampangan mengganti UN.

foto: liputan6.com

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Syafii Maarif meminta Mendikbud Nadiem Makarim tidak buru-buru menghapus ujian nasional (UN).

"Jangan serampangan. (Pendidikan) ini bukan Gojek," kata Syafii seusai menghadiri pengukuhan Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir sebagai guru besar UMY di Yogyakarta, Kamis (12/12).

Rencana penghapusan UN oleh mendikbud tidak bisa direalisasikan secara instan. Rencana itu, kata dia, harus diputuskan secara hati-hati serta perlu ditinjau dari berbagai perspektif.

"Harus dikaji ulang secara mendalam dengan melibatkan pakar pendidikan yang mengerti betul itu ya," kata dia.

Syafii Maarif khawatir jika akhirnya dihapus, UN yang selama ini dipandang sebagai penjaga mutu belajar siswa, akhirnya akan membuat para siswa tidak sungguh-sungguh lagi dalam belajar.

"Di mana-mana Ujian Nasional itu ada. Untuk menjaga mutu," kata Syafii Maarif.