Desentralisasi adalah pemindahan kekuasaan, pahami jenis-jenisnya

Jenis-jenis desentralisasi

foto: Unsplash/Sasun Bughdaryan

Terdapat beberapa jenis desentralisasi berdasarkan level atau tingkat kewenangan yang diberikan kepada pemerintah yaitu:

1. Deconcentration, merupakan penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian badan pemerintah.

2. Delegation merupakan perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi di luar struktur birokrasi reguler dan hanya dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat.

3. Devolution merupakan pembentukan dan penguatan unit pemerintah secara subnasional dengan aktivitas yang substansial berada di kantor pemerintah pusat.

4. Privatization merupakan memberikan semua tanggung jawab atau fungsi kepada organisasi non-pemerintah yang independen dari pemerintah.

Berdasarkan bidang kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah terdapat empat jenis desentralisasi yaitu:

1. Desentralisasi Politik

Desentralisasi jenis ini berkaitan dengan peningkatan kekuasaan kepada penduduk dan perwakilan politik dalam pembuatan keputusan publik.

2. Desentralisasi Administrasi

Desentralisasi jenis ini berupa pelimpahan kewenangan pelayanan publik kepada pihak lain dalam struktur kelembagaan negara.

3. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi yang berkaitan dengan perbaikan kinerja keuangan melalui peningkatan keputusan dalam menciptakan penerimaan dan pengeluaran yang rasional.

4. Desentralisasi Ekonomi

Desentralisasi ini menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi dunia usaha dengan menyediakan barang dan jasa berdasarkan respons terhadap kebutuhan lokal dan mekanisme pasar.

Jenis-jenis desentralisasi

foto: Unsplash/Sasun Bughdaryan

Terdapat beberapa jenis desentralisasi berdasarkan level atau tingkat kewenangan yang diberikan kepada pemerintah yaitu:

1. Deconcentration, merupakan penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian badan pemerintah.

2. Delegation merupakan perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi di luar struktur birokrasi reguler dan hanya dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat.

3. Devolution merupakan pembentukan dan penguatan unit pemerintah secara subnasional dengan aktivitas yang substansial berada di kantor pemerintah pusat.

4. Privatization merupakan memberikan semua tanggung jawab atau fungsi kepada organisasi non-pemerintah yang independen dari pemerintah.

Berdasarkan bidang kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah terdapat empat jenis desentralisasi yaitu:

1. Desentralisasi Politik

Desentralisasi jenis ini berkaitan dengan peningkatan kekuasaan kepada penduduk dan perwakilan politik dalam pembuatan keputusan publik.

2. Desentralisasi Administrasi

Desentralisasi jenis ini berupa pelimpahan kewenangan pelayanan publik kepada pihak lain dalam struktur kelembagaan negara.

3. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi yang berkaitan dengan perbaikan kinerja keuangan melalui peningkatan keputusan dalam menciptakan penerimaan dan pengeluaran yang rasional.

4. Desentralisasi Ekonomi

Desentralisasi ini menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi dunia usaha dengan menyediakan barang dan jasa berdasarkan respons terhadap kebutuhan lokal dan mekanisme pasar.

Tujuan desentralisasi

foto: unsplash.com

Pada dasarnya terdapat dua tujuan utama desentralisasi, yaitu tujuan yang bersifat politis dan tujuan yang bersifat administratif. Berdasarkan kedua tujuan utama tersebut, tujuan desentralisasi dapat diuraikan ke dalam beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Desentralisasi bertujuan untuk pendidikan politik

Desentralisasi dalam sebuah negara demokratis dapat memberikan dasar untuk pendidikan politik. Desentralisasi juga mengajarkan kepada politisi daerah untuk menggunakan kekuasaan, risiko, dan kekhususan yang ada di dalam pemerintahan daerah. Jadi, desentralisasi bertujuan untuk mencapai pemahaman politik yang lebih berorientasi pada kondisi lokal.

2. Desentralisasi bertujuan sebagai latihan kepemimpinan politik

Desentralisasi membuka peluang bagi masyarakat daerah untuk menjadi politisi di tingkat lokal. Persaingan menjadi politisi di tingkat nasional semakin ketat sehingga dengan adanya desentralisasi terdapat dua pintu yang disediakan untuk politisi lokal.

3. Stabilitas politik

Desentralisasi juga dimaksudkan untuk menciptakan harmonisasi sosial, semangat komunitas, dan stabilitas politik. NIlai ini berhubungan dengan visi pemerintahan daerah sebagai pendidikan politik masyarakat dan politik lokal yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin dan wakilnya yang dapat dipercaya.

4. Kesamaan politik

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini dapat memperkuat kesamaan politik bagi masyarakat. Pemerintahan daerah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pemungutan suara, membentuk asosiasi, dan menyampaikan aspirasi.

5. Akuntabilitas

Desentralisasi demokrasi adalah untuk memberikan akuntabilitas dan kebebasan. Desentralisasi menciptakan representasi lokal yang bertujuan untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakatnya.

6. Daya tanggap

Desentralisasi juga menciptakan daya tanggap dan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan permintaan dan kebutuhan masyarakat lokal. Desentralisasi menjadi cara yang efisien dan efektif untuk mengelola pelayanan publik di tingkat lokal.

Sumber: Simanjuntak. 2015. Jurnal Bina Praja Volume 7 Nomor 2: Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. Papua: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.