Kabinet pemerintahan di Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam struktur dan jumlah anggota kabinet. Setiap presiden membentuk kabinet dengan tujuan untuk menjalankan program-program pemerintah dan mewujudkan visi serta misinya.

Oleh karena itu, jumlah anggota Kabinet Pemerintahan Indonesia menjadi informasi penting bagi rakyat. Kabinet tidak hanya terdiri dari menteri-menteri yang bertanggung jawab di berbagai sektor, tetapi juga mencakup pejabat setingkat menteri serta wakil menteri yang memiliki fungsi penting dalam pemerintahan. Jumlah anggota kabinet bervariasi dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya.

Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, jumlah anggota kabinet meningkat menjadi 53 orang, terdiri dari 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri, serta didukung oleh 59 wakil menteri. Kabinet ini lebih besar dibandingkan dengan kabinet periode sebelumnya, yakni Kabinet Indonesia Maju (2019-2024) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan berjumlah 34 anggota.

Penambahan jumlah anggota kabinet di era Prabowo Subianto sebagian besar disebabkan oleh pemecahan kementerian untuk meningkatkan efektivitas dalam beberapa bidang, seperti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan bertambahnya jumlah anggota, Kabinet Merah Putih 2024-2029 menjadi salah satu kabinet terbesar dalam sejarah Indonesia, bahkan mendekati jumlah anggota Kabinet Dwikora III di era Soekarno yang mencapai 132 orang.

Berikut adalah daftar Kabinet Pemerintahan Indonesia beserta jumlah anggotanya, dilansir brilio.net dari berbagai sumber pada Selasa (22/10).

Era Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949)

Pada era ini, Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah. Kabinet yang dibentuk bertujuan untuk memperkuat pertahanan serta negosiasi internasional.

  1. Kabinet Presidensial (2 September 1945 - 14 November 1945) dipimpin oleh Presiden Soekarno, dengan 21 anggota.
  2. Kabinet Sjahrir I, II, dan III (1945-1947) dipimpin oleh Sutan Syahrir, dengan jumlah anggota bervariasi dari 17 hingga 32 orang.
  3. Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II (1947-1948) dengan jumlah anggota antara 34 hingga 37 orang.
  4. Kabinet Hatta I dan II (1948-1949) dipimpin oleh Mohammad Hatta, dengan 17 hingga 19 anggota.

Era Demokrasi Parlementer (1949-1959)

Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, sistem pemerintahan berubah menjadi demokrasi parlementer, di mana perdana menteri memimpin kabinet.

  1. Kabinet RIS (1949-1950) yang dipimpin oleh Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri dengan 17 anggota.
  2. Kabinet-kabinet lain di era ini termasuk Kabinet Susanto, Halim, Natsir, Sukiman-Suwirjo, Wilopo, Ali Sastroamidjojo I & II, dan Kabinet Burhanuddin Harahap, dengan jumlah anggota berkisar antara 10 hingga 25 orang.
  3. Kabinet Djuanda (1957-1959) menutup era ini dengan 24 anggota.

Era Demokrasi Terpimpin (1959-1968)

Pada era ini, Presiden Soekarno memimpin kabinet sebagai presiden sekaligus perdana menteri. Era ini ditandai dengan kabinet yang semakin besar untuk mengatasi berbagai masalah internal dan eksternal.

  1. Kabinet Kerja I-IV (1959-1964), yang dimulai dengan 33 anggota dan bertambah hingga 66 orang.
  2. Kabinet Dwikora I, II, dan III (1964-1966) mencatatkan jumlah anggota kabinet yang luar biasa besar, dengan Kabinet Dwikora II mencapai 132 anggota.
  3. Kabinet Ampera I & II (1966-1968) dipimpin oleh Jenderal Soeharto dengan jumlah anggota antara 24 hingga 31 orang.

Era Orde Baru (1968-1998)

Pada era ini, Presiden Soeharto memimpin kabinet dengan fokus pada pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kabinet-kabinet selama periode ini dikenal sebagai Kabinet Pembangunan dan mengalami beberapa perubahan seiring berjalannya waktu.

  1. Kabinet Pembangunan I (1968-1973) dimulai pada 6 Juni 1968 dengan 24 anggota.
  2. Kabinet Pembangunan II (1973-1978) dilantik pada 28 Maret 1973 dengan jumlah anggota yang sama, 24 orang.
  3. Kabinet Pembangunan III (1978-1983) menambah jumlah anggota menjadi 32 orang.
  4. Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) memiliki 42 anggota.
  5. Kabinet Pembangunan V (1988-1993) dibentuk dengan 44 anggota.
  6. Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) dimulai dengan 43 anggota.
  7. Kabinet Pembangunan VII (1998) memiliki 38 anggota.

Era Reformasi (1998-sekarang)

Setelah jatuhnya Soeharto, era Reformasi membawa perubahan besar dalam struktur kabinet, dengan fokus pada reformasi politik dan hukum.

  1. Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999) dilantik dengan 37 anggota.
  2. Kabinet Persatuan Nasional (1999-2001) mulai bekerja dengan 36 anggota.
  3. Kabinet Gotong Royong (2001-2004) dilantik dengan 33 anggota.
  4. Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009) memulai masa kerja dengan 34 anggota.
  5. Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) dibentuk dengan jumlah anggota yang sama, 34 orang.
  6. Kabinet Kerja (2014-2019) memiliki 34 anggota.
  7. Kabinet Indonesia Maju (2019-2024) dimulai dengan 34 anggota.
  8. Kabinet Merah Putih (2024) diharapkan memiliki 53 anggota.